Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Serta Penyehatan Lingkungan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat; dan meningkatkan penanganan masalah kesehatan di daerah bencana.

Permasalahan penting lainnya yang dihadapi adalah terjadinya beban ganda penyakit, yaitu belum teratasinya penyakit menular yang diderita oleh masyarakat seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan diare, serta munculnya kembali penyakit polio dan flu burung. Namun, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes melitus dan kanker.

Penyakit menular yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi seperti tuberkulosis paru yang saat ini menduduki urutan ke-3 terbanyak di dunia, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan diare. Selain itu Indonesia juga menghadapi emerging diseases (penyakit yang baru berkembang) seperti HIV/AIDS dan Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) dan re-emerging diseases (penyakit yang sebelumnya mulai menurun, tetapi meningkat kembali) seperti demam berdarah dengue (DBD) dan TB paru.

Salah satu penyakit menular yang akhir-akhir ini menonjol adalah munculnya kasus polio di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, dan DKI Jakarta. Polio merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem syaraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan menetap atau kematian. Satu dari 200 kasus infeksi virus akan menyebabkan kelumpuhan, 5–10 persen pasien meninggal dunia akibat kelumpuhan pada otot pernapasan. Tidak ada obat untuk penyakit polio. Penyakit ini hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Vaksin untuk imunisasi ini aman dan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan halal.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, kebijakan umum pembangunan kesehatan diarahkan pada

1)            peningkatan upaya pemeliharaan, pelindungan, dan peningkatan derajat kesehatan dan status gizi terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;

2)            peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit baik menular maupun tidak menular;

3)            peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan, rawan bencana dan konflik;

4)            peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan;

5)            penjaminan mutu, keamanan dan khasiat produk obat, kosmetik, produk komplemen, dan produk pangan yang beredar, serta mencegah masyarakat dari penyalahgunaan obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya; dan

6)            peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang cukup bermakna. Berdasarkan data riset (Riskesdas dan Susenas) persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat dari 47,7 % pada tahun 2009 menjadi 55,04% pada tahun 2010. Angka ini mengalami penurunan menjadi 43.10 % pada tahun 2011 dan 41,66% pada tahun 2012, akan tetapi kemudian meningkat lagi menjadi 66,8% pada tahun 2013. Kondisi membaik ini mendekati angka target 67% pada tahun 2014.

Sedangkan persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar yang layak mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai pada tahun 2010 sebesar 55.50 % sampai dengan tahun 2014 sebesar 60.91 %. Demikian juga dengan pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya terus mengalami peningkatan sebesar2.510 desa pada tahun 2010 hingga 20.497 desa pada tahun 2014. Namun upaya- upaya keberhasilan tersebut ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan air dan sanitasi di Indonesia sebagai negara dengan sanitasi terburuk peringkat kedua di dunia.

Selain dipermukiman, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui penyehatan lingkungan juga terdapat pada tempat tempat umum (TTU) dan tempat pengelolaan makanan (TPM). Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 68,24% TTU yang memenuhi syarat kesehatan dan sebanyak 75,21% TPM yang memenuhi syarat kesehatan.

Disamping permasalah lingkungan yang bersifat tradisional risk (air minum dan sanitasi), masih terdapat permasalahan lingkungan yang bersifat modern risk. Antara lain pengelolaan limbah medis yang merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pada tahun 2014 hanya 76,71% kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Pada tahun 2015, pengelolaan limbah medis tidak lagi terfokus pada upaya kabupaten/kota dalam membina fasyankes tetapi rumah sakit. Hal ini terkait dengan rumah sakit sebagai lini utama pelaku dalam upaya pengendalian modern risk di fasyankes.

Keseluruhan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sangat diperlukan peran kepala daerah dan jajarannya. Peran kepala daerah dapat ditingkatkan melalui upaya advokasi dalam bentuk apresiasi kepada kab/kota yang menerapkan upaya penyehatan lingkungan. Pada tahun 2014 tercatat 66,07% kabupaten/kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota sehat. Diharapkan kabupaten kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan akan berjalan secara linier dengan angka tersebut.

>profil rumah sakit rsud ahmad darwis